Intensnews.co.id – Ketapang. Kalimantan Barat. Wakil Bupati Ketapang H. Farhan. SE.M.,Si Membuka kegiatan Forum Diskusi Publik Rancangan awal RKPD tahun 2023. Pada Kamis (13/1/2022). Dari Legislatif yang hadir di acara itu ialah Wakil Ketua DPRD Ketapang Jamhuri Amir, SH dan Ketua Komisi II Uti Royden Top, Sekretaris DPRD Agus Hendri, SE., M.Si.
Sedangkan dari eksekutif turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si, Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum Drs. Heronimus Tanam, ME, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Drs. Joko Prastowo, MH, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Pembangunan Junaidi Firrawan, S.Sos., ME, serta Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Drs. Maryadi, para kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Camat se-Kabupaten Ketapang serta undangan lainya.
Wakil Bupati Farhan dalam arahannya mengatakan, saat ini kita bersama masih mengatasi wabah pandemi Covid-19 dimana muncul varian terbaru dengan nama omicron, untuk itu ia mengajak seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk dapat mensukseskan program vaksinasi Covid-19 yang digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat mencapai target 70 % dari jumlah penduduk Indonesia yang telah mendapatkan vaksin Covid-19 sehingga menghasilkan Herd Immunity secara nasional.
“Selain pandemi Covid-19 ini telah mempengaruhi banyak aspek dari sendi kehidupan terutama sektor ekonomi yang menjadi salah satu sektor yang paling terdampak untuk itu perlu adanya upaya yang kuat, cepat, dan tepat guna membangkitkan perekonomian masyarakat, khususnya Kabupaten Ketapang,” ungkap wakil bupati Farhan.
Forum konsultasi publik, lanjut Farhan, merupakan rangkaian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan daerah.
“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting dan merupakan salah satu sarana pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan,” terang wakil bupati Farhan.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD 2023 bertujuan menyempurnakan rancangan RKPD 2023 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu:
Visi : “Melanjutkan Ketapang man menuju masyarakat Sejahtera”
Misi :
1. Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersim, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan public:
2. Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur
3. Pembangunan sumberdaya manusia yang memiliti daya saing,
4. Meningkatkan — pemberdayaan — masyarakat — dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan:
5. Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat:
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan Seluruh Masyarakat Ketapang.
Dokumen RKPD Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, sehingga tema yang diangkat untuk tahun 2023 selaras dengan misi ke tiga Kepala Daerah yaitu “Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Memiliki Daya Saing”.
Sebagaimana diketahui bahwa pada era globalisasi ini begitu besar permasalahan dan tantangan pembangunan kedepan. Terbatasnya sumber daya manusia akan berdampak pada pembangunan sehingga untuk mewujudkan peningkatan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing Pemerintah Kabupaten Ketapang akan berusaha meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).
Berdasarkan data tahun 2016 s/d 2021 indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Ketapang menunjukkan tren peningkatan dari 64,74 s/d 67,43 dan untuk tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Ketapang menargetkan indeks pembangunan manusia senilai 70,76.
Target indeks pembangunan manusia tersebut dapat tercapai dengan cara meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan pendidikan yang dicapai, dan meningkatkan standar kehidupan perekonomian. Selain itu terbatasnya sumberdaya pembangunan khususnya aspek pembiayaan pembangunan sehingga memerlukan adanya penajaman program pembangunan menjadi program kegiatan prioritas.
“Untuk itu kiranya melalui forum konsultasi publik ini dapat dirumuskan dan susun permasalahan-permasalahan pembangunan, sekaligus alternatif-alternatif pemecahan masalah yang wujud konkritnya berupa program/kegiatan yang mampu menjawab permasalahan mendesak di tahun 2023,” ujar wakil bupati Farhan.
Program/kegiatan strategis seperti pemberdayaan masyarakat, penanggulangan, kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan perlu menjadi perhatian bersama.
Demikian juga bidang urusan pertanian, pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan perlu mendapat perhatian lebih dengan tetap mengedepankan pemerataan dan pertumbuhan yang berkualitas dalam upaya mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat kabupaten ketapang. Dalam implementasinya, pemerintah melalui OPD teknis mengupayakan untuk dapat bergerak selaras dan terintegrasi.
“Keterpaduan ini akan terus di evaluasi serta setiap saat akan dilakukan penyempurnaan guna terwujudnya program yang berkualitas serta tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan ketapang maju menuju masyarakat sejahtera,” pungkas wakil bupati Farhan.**(ms/jk)
