Scroll untuk baca artikel
Example 325x300


Muara Enim

PD GNPK-RI Muara Enim Berang Maraknya Pemberitaan Dukungan Pilwabub

1850
×

PD GNPK-RI Muara Enim Berang Maraknya Pemberitaan Dukungan Pilwabub

Sebarkan artikel ini




Organisasi Kemasyarakatan PD GNPK-RI (Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia) kabupaten Muara enim berang melihat maraknya pemberitaan menyoal dukungan terhadap pemilihan wakil Bupati sisa masa jabatan tahun 2018-2023 (28/08/22).

Hal itu di ungkapkan oleh ketua PD GNPK RI kabupaten Muara enim Febriansyah. Pasalnya beredar luas di beberapa media online yang terbit, memberitakan dukungan terhadap DPRD kabupaten Muara enim untuk melaksanakan pemilihan wakil bupati, terpampang fhoto seolah suasana rapat beberapa orang, salah satunya diduga mengunakan baju kebesaran GNPK-RI.

banner 300x555

Dari fhoto itu seakan menggiring opini publik bahwa GNPK RI ikut dalam barisan pendukung pelaksanaan pemilihan wakil bupati. Padahal pada saat hari dan tanggal pemberitaan itu terbit, kami tidak ada agenda rapat apapun, ataupun menerima undang resmi untuk rapat dari siapapun ungkap febri.

“Dihari yang sama ataupun 2 hari sebelum pemberitaan itu terbit kami tidak ada agenda kegiatan rapat ataupun undangan rapat” Ucapnya.

Lebih lanjut ucapnya “Kami sangat menyayangkan dengan adanya hal ini, disini kami tegaskan PD GNPK-RI Kabupaten Muara enim, saat ini dalam mengamati dinamika pro kontra dimasyarakat menyoal pilwabub, kami tidak berpihak kepada kelompok manapun” Tegas Febri.

“Buntut dari fhoto itu, Wakil ketua umum GNPK-RI pusat di Jakarta menghubungi saya, beliau juga geram melihat fhoto itu, saya dicecar dengan banyak pertanyaan” Tutupnya.

PD GNPK-RI kabupaten Muara enim sudah membentuk tim di internal organisasi untuk melakukan penyelidikan terhadap fhoto itu, apabila nanti dikemudian hari ternyata benar dalam fhoto itu adalah salah satu anggota GNPK RI, akan kami proses secara ADRT organisasi. Namun apabila ditemukan itu bukanlah anggota terdaftar GNPK RI, kami akan membuat laporan serta memproses secara hukum yang berlaku. perkembangan persoalan ini terus di koordinasikan dengan pimpinan wilayah dan pimpinan Pusat.

Laporan: MERY R

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *