Ketapang, Kalbar – Intensnewa.co.id. Puluhan Massa aksi dari aliansi organisasi mahasiswa <span;>Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Haud, Persatuan Mahasiswa Kendawangan (PMK), Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) dan Matan Diskusi Clup (MDC). Kemudian Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Tiba di Gedung DPRD Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Selasa (6/9/2022).
Mereka tiba digedung DPRD ketapang sekitar pukul 14.57 WIB. Sambil menyuarakan tuntutannya dari atas mobil yaitu menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM)
Dari hasil pantauan media ini, masa aksi juga membawa sejumlah atribut unjuk rasa berupa bendera organisasi beserta spanduk-spanduk yang bertuliskan nada penolakan kenaikan harga BBM.
NAIKAN UPAH PEKERJA !!, BUKAN BBM. tertera tulisan spanduk yang dibawa oleh mahasiswi ketapang.
Sebelum memulai orasi, koordinator aksi meminta para peserta aksi unjuk rasa untuk merapatkan barisan agar demo hari ini di gedung DPRD ketapang berlangsung secara tertib aman saat pergi dan aman saat kembali pulang.
Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ketapang Sajimin mengatakan
” Besok rencananya diperkirakan ratusan orang peserta aksi damai dari sejumlah mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi diketapang akan turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM” kata dia
Dalam menggelar aksi tersebut Setidaknya ada beberapa tuntutan yang disuarakan diantaranya
menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan mendesak Pemerintah RI untuk menurunkannya kembali.
Kemudian Mendesak Presiden RI untuk memberantas pemburu rente BBM bersubsidi
Serta Mendesak Presiden RI untuk mengevaluasi Badan Pengatur Hlir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM.
Lalu Mengusulkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang menambah SPBU disetiap Kecamatan.
Dan mereka juga Meminta agar Pemerintah Kabupaten Ketapang mengawasi setiap penjualan LPG yang beredar diluar pangkalan sehingga bisa menertibkan harga penjualan yang kami nilai sangat jauh beda dengan harga pangkalan.***(jk)
