INTEN NEWS/RIAU-KETIKA seorang kepala daerah baru terpilih, salah satu langkah strategis yang harus segera diambil adalah menentukan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Keputusan ini sangat krusial karena OPD adalah ujung tombak pemerintahan daerah dalam menjalankan kebijakan dan program kerja guna mewujudkan visi, misi, serta janji kepada masyarakat.
Abdul Wahid dan SF Haryanto sebagai gubernur dan wakil gubernur Riau periode 2024-2029 benar-benar berada dalam posisi yang menentukan berhasil tidaknya fungsi pemerintah daerah dijalankan.
Jika tepat dalam memilih pimpinan organisasi perangkat daerah, maka tujuannya menjadi kepala daerah bakal tercapai. Namun jika tidak tepat, maka semua dapat menilai dari mana punca ketidakberhasilan tersebut.
Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan kepala daerah dalam memilih pimpinan OPD agar fungsi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal:
1. Menyusun Kriteria Pemimpin OPD yang Ideal
Kepala daerah harus menetapkan kriteria yang jelas dalam memilih pimpinan OPD. Beberapa kriteria utama yang harus diperhatikan antara lain:
Kompetensi dan Kapasitas Manajerial: Memiliki keahlian di bidangnya serta kemampuan manajerial untuk mengelola anggaran, program, dan sumber daya manusia.
Integritas dan Rekam Jejak: Memiliki rekam jejak yang baik, tidak terlibat kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya.
Komitmen terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah: Memahami dan memiliki keselarasan dengan visi, misi, dan program kerja kepala daerah.
Inovatif dan Adaptif: Mampu merespons perubahan dan memiliki kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
2. Melakukan Evaluasi terhadap Pejabat yang Ada
Sebelum melakukan pergantian, kepala daerah perlu melakukan evaluasi terhadap pejabat OPD yang saat ini menjabat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:
Menggunakan data kinerja yang objektif dalam menilai efektivitas pejabat OPD.
Melibatkan tim independen atau lembaga profesional dalam melakukan evaluasi agar lebih transparan.
Mengadakan dialog dengan masyarakat dan stakeholder terkait untuk mengetahui kepuasan terhadap kinerja OPD saat ini.
3. Menghindari Praktik Nepotisme dan Politik Balas Budi
Pemilihan pimpinan OPD harus berdasarkan profesionalisme dan meritokrasi, bukan atas dasar kedekatan politik, nepotisme, atau kepentingan pribadi. Hal ini penting agar OPD dapat bekerja secara profesional tanpa tekanan dari pihak tertentu yang dapat menghambat pelayanan publik.
4. Memastikan Proses Seleksi yang Transparan dan Akuntabel
Agar tidak menimbulkan polemik dan kecurigaan, kepala daerah harus memastikan bahwa proses seleksi pimpinan OPD dilakukan secara transparan dan akuntabel. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
Menggunakan mekanisme lelang jabatan (open bidding) yang melibatkan berbagai pihak independen.
Memanfaatkan sistem penilaian berbasis kinerja dan rekam jejak yang terverifikasi.
Melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memastikan bahwa proses seleksi sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.
5. Menyesuaikan Pemilihan Pimpinan OPD dengan Prioritas Pembangunan Daerah
Setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, kepala daerah harus memilih pimpinan OPD yang memiliki kemampuan untuk merealisasikan program prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah, seperti:
Jika prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur, maka kepala dinas pekerjaan umum harus memiliki kapasitas teknis dan manajerial yang kuat.
Jika fokus utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka kepala dinas sosial dan kesehatan harus memiliki pemahaman mendalam tentang isu sosial dan kesehatan masyarakat.
6. Membangun Tim yang Solid dan Saling Bersinergi
Pemilihan pimpinan OPD tidak hanya didasarkan pada kemampuan individu, tetapi juga harus memperhatikan sinergi antarpimpinan OPD agar tidak terjadi ego sektoral. Kepala daerah harus memastikan bahwa semua pimpinan OPD dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
7. Menetapkan Target Kinerja yang Jelas dan Evaluasi Berkala
Setelah pimpinan OPD dipilih, kepala daerah harus menetapkan target kinerja yang jelas, terukur, dan realistis. Selain itu, evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa OPD berjalan sesuai dengan rencana kerja. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui:
Laporan kinerja bulanan atau triwulanan.
Monitoring langsung terhadap program-program yang dijalankan.
Penilaian berbasis hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kesimpulan
Pemilihan pimpinan OPD oleh kepala daerah baru bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan langkah strategis yang menentukan keberhasilan dalam menjalankan pemerintahan.
Dengan memilih pemimpin OPD yang kompeten, berintegritas, dan memiliki visi yang sejalan, kepala daerah dapat memastikan bahwa janji-janji kampanye dapat diwujudkan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam proses seleksi adalah kunci utama untuk membangun pemerintahan daerah yang efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. ***
Penulis adalah coach dan trainer nasional.. pernah tiga periode menjabat anggota DPRD Kabupaten Bengkalis..
