Ketapang. Kalbar – Intensnews.co.id. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang menggelar rapat pembahasan dan finalisasi terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 Dengan TAPD, Senin (22/08/2022) di ruang rapat I DPRD.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Ketapang M. Febriadi, S.Sos.,M.Si., didampingi Wakil Ketua, H.Suprapto,S.Pd., M.M., H. Mathoji, S.E dan Jamhuri Amir, S.H., serta Anggota Badan Anggaran DPRD Ketapang lainnya.
Rapat ini merupakan finalisasi pembahasan KUA-PPAS P-APBD Ketapang Tahun Anggaran 2022.
“Setelah melalui beberapa waktu untuk pembahasan, hari ini kita telah melakukan finalisasi dan menyepakati beberapa rekomendasi kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Ada beberapa penambahan pagu anggaran diberbagai OPD untuk penyesuaian dan tentunya untuk penambahan-penambahan anggaran untuk skala prioritas”, kata Ketua Banggar DPRD M Febriadi.
Kami berharap apa yang telah dianggarkan pada P-APBD ini mampu diserap oleh OPD yang kemudian hasil daripada APBD 2022 ini dapat dirasakan oleh masyarakat.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat I DPRD Ketapang ini dihadiri oleh Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketapang serta OPD terkait.
Sekda berharap pada APBD Perubahan tahun 2022 ini dapat mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan, terutama dalam mengakomodir belanja-belanja wajib dan belanja prioritas.
Adapun rekomendasi atas hasil rapat kerja yang telah dijalani antara TAPD dan Banggar DPRD Kab. Ketapang diantaranya:
1. Banggar DPRD mengharapkan kepada TAPD Kab. Ketapang agar dapat memberikan “penekanan” terhadap OPD dalam hal penginputan data dari pokok-pokok pikiran maupun apa yang menjadi prioritas daerah. Dan segera menyambut struktur APBD Perubahan Kab. Ketapang tahun 2022.
2. Yang menjadi prioritas daerah harus diutamakan, khususnya pada infrastruktur.
3. Penambahan tenaga kontrak guru dan medis.
4. Anggaran Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD harus terpenuhi sesuai dengan komitmen.
5. Peningkatan fasilitas penunjang di Dinas PU, khususnya di bidang Pengairan dapat terpenuhi.
6. Dalam realisasi anggaran perubahan tahun 2022 ini dapat cepat terlaksana.***(ms/jk).
